Saat ini Pemerintah telah menganggarkan pembelian obat Hepatitis C untuk periode tahun depan sekitar 92 Miliar namun disayangkan penganggaran tersebut untuk pembelian obat yang tidak dapat digunakan untuk ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).Sedangkan batas akhir untuk penganggaran di pertengahan Agustus.Jika tidak ada desakan dari komunitas, maka obat tersebutlah yang akan dibeli. Proses ijin registrasi obat yang bisa digunakan untuk ODHA telah masuk ke BPOM, namun proses tersebut saat ini masih terkendala, hal tersebut menjadi faktor dilakukan aksi damai yang bertujuan untuk mendorong pemerintah khususnya BPOM untuk mempermudah proses registrasi obat yang bisa digunakan untuk ODHA. Data menunjukkan bahwa penderita Hepatitis terbanyak di komunitas MSM dan IDU.
Kegiatan aksi damai untuk menuntut registrasi obat Hepatitis C dilakukan oleh aktivis peduli AIDS di Jakarta seperti PKNI, JIP, IAC, Kios Amajaya, GWL-INA, IPPI, Yayasan Pesona Jakarta, OPSI, YSS, KAKI serta perwakilan mahasiswa dan masyarakat digelar di depan kantor BPOM yang terletak di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2017.
Aksi yang diikuti oleh sekitar 100 orang ini dimulai dengan melakukan longmarch dari Toko Mitra 10 menuju ke depan kantor BPOM. Selain longmarch peserta aksi yang menggunakan pakaian berwarna hitam juga melakukan orasi secara bergantian diantaranya oleh ODHA, pasien Hepatitis C, perwakilan mahasiswa dan perwakilan beberapa komunitas lainnya.
Tuntutan yang disampaikan dalam orasi :
1. Mendesak untuk segera dikeluarkan ijin edar obat DAA (Daclatasvir)
2. Memudahkan proses registrasi obat agar tidak ada monopoli farmasi
3. Memasukkan obat DAA (Daclatasvir) ke dalam Fornas (BPJS)
Di akhir orasi, orator menyampaikan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan tidak direspon dengan cepat .Selain menyampaikan orasi, perwakilan peserta aksi juga diterima oleh kepala BPOM untuk menyampaikan tuntutannnya.
Aksi damai yang dijaga ketat oleh ratusan aparat berakhir pada pukul 13.00 WIB.
Oleh : Slamet Raharjo